Wakil Rakyat Bolos, DO atau Jadiin Pegawai Perpustakaan Daerah

Wakil rakyat adalah orang-orang yang telah dipilih oleh rakyat untuk mewakili aspirasinya. Namun beberapa oknum lalai dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini cukup menggelitik. Apalagi jika dikaitkan dengan program studi yang saya ambil pada masa kuliah lalu yaitu Ilmu Perpustakaan.

Rapat Paripurna DPR

Ilustrasi Rapat Paripurna DPR

Beberapa hari yang lalu, linimasa akun Twitter saya muncul sebuah kicauan yang tidak mengenakkan. Kicauan tersebut merupakan sebuah kicauan dari tweeps -sapaan bagi para pengguna Twitter- . Bunyinya seperti ini “besok 3x ga ga dateng rapat, DO aja itu wakil rakyat atau jadiin pegawai perpus daerah”. Cukup terkejut saya dibuatnya. Bagi saya yang seorang sarjana Ilmu Perpustakaan, kicauan itu sangat mengganggu saya. Bukan yang pertama kali saya dibuat gusar terkait dengan pernyataan tersebut. Sebelumnya jika masih ingat polemik Anas Effendi ketika masih menjabat Walikota Jakarta Selatan dimutasi menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah pada tahun lalu, kasus itu cukup membuat gerah kalangan pustakawan, termasuk saya yang kala itu masih menjadi mahasiswa. (baca beritanya di sini).

Sebelum saya membalas kicauan tersebut, saya menelusuri mengapa tweeps tersebut dapat berkicau demikian. Ternyata dia membalas kicauan yang berbunyi “Inisiatif baru yg keren @WIKIDPR digagas gue rasa karena geram dgn pemandangan seperti ini – Kompas hari ini.” dengan sebuah foto pemandangan ruangan gedung DPR terlihat sepi ketika rapat RUU Panas Bumi (baca beritanya di sini) . Dengan latar belakang tersebut, saya menyimpulkan bahwa wakil rakyat yang disebutkan bermasalah karena tidak hadir rapat. Saya menafsirkan kicauan balasan dari pernyataan tersebut adalah wakil rakyat yang tidak hadir rapat 3x, silahkan di-DO atau mutasi menjadi pegawai perpustakaan daerah. Ini adalah substansi yang saya permasalahkan sebagai seorang yang mempunyai latar belakang ilmu perpustakaan. Apakah pantas wakil rakyat yang bermasalah dimutasi menjadi seorang pegawai perpustakaan daerah? Apa dasarnya pernyataan tersebut?

Kemudian terjadi percakapan antara saya dengan tweeps tersebut. S: Saya , T: Tweeps tersebut

S. “haha pendapatmu ngaco . masa wakil rakyat bermasalah dijadiin pegawai perpus daerah? IQ?” .

Lalu dibalasnya kembali.

T . “coba aja, mereka mau atau engga tukeran jd pegawai perpus, mostly pasti gamau

      “sy ga blg yg ga dtg rapat pengesahan ruu itu bermasalah, sy blg mereka cemen gamau komit sm kerjaan

S. “kenapa? gara2 disebut “lahan kering”? inilah contoh orang yg gak menghargai pekerjaan pustakawan. kamu pernah ke perpus gak?”

T. “loh saya ga maksud ngejelekin pustakawan, sorry kalo tersinggung, tp itu ranah yg beda bgt

     “ya bisa jd sih mereka gamau krn mungkin emg ladang kering, motivasi mah urusan mereka

     “tp saat nyaleg, pasti mereka gamau jd pustakawan yg komit kerja tiap hari kerja dan ga bisa bolos seenak mereka saat rapat ruu

S. “pegawai perpustakaan = pustakawan? Jelas tersinggung. Kamu telah meremehkan profesi pustakawan. Ranah beda? Bs jelaskan?”

Dari percakapan tersebut saya mempertanyakan pernyataannya dan langsung men-judge dia telah meremehkan profesi pustakawan. Yang saya tangkap adalah penjelasan dia tidak sama sekali memuaskan pertanyaan saya. Dia berpendapat bahwa wakil rakyat yang tidak hadir rapat pengesahan RUU itu bermasalah, dia hanya berpendapat bahwa mereka cemen karena tidak berkomitmen terhadap pekerjaan. Saya bertanya-tanya, apakah wakil rakyat yang tidak hadir rapat itu tidak bermasalah? Apakah tidak berkomitmen itu tidak dapat dikatakan tidak bermasalah?. Kemudian, apakah pantas wakil rakyat yang bermasalah dimutasikan menjadi pegawai perpustakaan daerah? Inilah hal yang saya bingungkan.

Sebelumnya marilah kita bahas tentang wakil rakyat di DPR. Menurut UU Nomor 27 tahun 2009, DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebagai anggota DPR yang notabenenya adalah wakil rakyat, mereka memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan dalam pasal 126 tentang Badan Kehormatan yang bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan anggota yang salah satunya karena tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Menurut BAB IV Ketentuan Dalam Rapat di Pasal 6 point kedua ketidakhadiran anggota secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari Pimpinan Fraksi, merupakan pelanggaran kode etik. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakil rakyat yang tidak hadir dalam rapat merupakan pelanggaran kode etik. Dan pelanggaran kode etik adalah sebuah masalah. Berarti wakil rakyat yang tidak hadir dalam rapat adalah sebuah permasalahan.

Pustakawan Berprestasi

Para pustakawan berprestasi tingkat nasional tahun 2013 versi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sumber

Kemudian marilah kita bahas tentang pegawai perpustakaan daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pegawai adalah orang yg bekerja pd pemerintah (perusahaan, dsb). Istilah pegawai bersifat luas tidak terbatas ke dalam pemerintah, perusahaan atau badan usaha lainnya. Menurut Sulistyo Basuki, perpustakaan daerah termasuk ke dalam perpustakaan umum (1993:47). Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh dana umum dengan tujuan melayani umum (1993:46). Jika Anda berkunjung ke perpustakaan di daerah Anda tinggal, itulah salah satu jenis perpustakaan yang disebut perpustakaan umum. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi perpustakaan, dibutuhkan pegawai yang berkualifikasi sesuai dengan pekerjaan yang ada. Pekerjaan yang ada di perpustakaan ada yang bersifat penyelenggaraan administrasi perpustakaan dan pekerjaan yang bersifat kepustakawanan. Pekerjaan yang bersifat administrasi berkaitan dengan keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan. Sementara yang bersifat kepustakawanan adalah terkait dengan pengolahan bahan pustaka, pelayanan/sirkulasi, dan pengadaan bahan perpustakaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai perpustakaan dibagi menjadi dua jenis yaitu pustakawan dan non-pustakawan.

Pernyataan yang berbunyi “besok 3x ga ga dateng rapat, DO aja itu wakil rakyat atau jadiin pegawai perpus daerah” bagi saya adalah sebuah bentuk sarkasme terhadap profesi pustakawan. Profesi pustakawan sudah dikenal masyarakat, terutama bagi mereka yang menggunakan fasilitas dan jasa perpustakaan. Diakuinya sebuah profesi tertentu diperlukan beberapa syarat.

Robert W. Richey dalam Arikunto (1990:235) mengungkapkan beberapa ciri-ciri dan juga syarat-syarat profesi sebagai berikut:

  1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
  2. Seorang pekerja professional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
  3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
  4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
  5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
  6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya.
  7. Memberikan kesempatan untuk kemajan, spesialisasi, dan kemandirian.
  8. Memandang profesi suatu karier hidup (alive career) dan menjadi seorang anggota yang permanen.

Jadi jelas bahwa pegawai perpustakaan mencakup pekerjaan yang bersifat kepustakawanan. Sungguh ironi jika sebuah profesi yang juga mempunyai kode etik disamakan dengan wakil rakyat yang bermasalah. Untuk mencetak pustakawan yang berkompeten, sejumlah universitas terkemuka di Indonesia menyediakan program studi terkait perpustakaan. Sebut saja Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Andalas, Universitas Islam Negeri, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dll menyediakan program studi ilmu perpustakaan yang bernaung di bermacam-macam fakultas. Dan bukan main-main untuk dapat masuk ke jurusan tersebut. Calon mahasiswa yang notabenenya siswa yang baru lulus, telah lulus satu atau dua tahun lulus harus bersaing dengan puluhan ribu peserta ujian masuk perguruan tinggi lainnya. Sementara ketika telah menjadi pustakawan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga menyelenggarakan pemilihan pustakawan terbaik tingkat nasional. Pastinya untuk memilih predikat terbaik, diperlukan standar yang ketat dan komprehensif.

Tulisan ini adalah refleksi dari sebuah paradigma negatif terhadap kepustakawanan. Semoga ke depannya, profesi pustakawan dapat lebih dihargai sama dengan profesi lainnya. Karena tidak ada yang dapat menggantikan fungsi perpustakaan walaupun teknologi informasi telah berkembang pesat saat ini. Sejatinya, Ranganathan berpendapat Library is growing organism. Perpustakaan akan terus berkembang dan di balik perkembangan tersebut ada peran sang pustakawan. Dan apakah paradigma bahwa perpustakaan adalah tempat buangan bagi para pegawai negeri yang bermasalah akan terus ada? Semoga tulisan ini dapat membuka pikiran khalayak luas.

 

Sumber

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/21/15202184/Mutasi.Anas.Tak.Sesuai.UU.Jokowi.Nyatakan.Punya.Alasan

http://news.metrotvnews.com/read/2014/08/26/282838/hampir-separuh-anggota-dpr-tak-hadiri-rapat-paripurna

Sulistyo-Basuki. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Gramedia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2009. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php

 

 

 

 

Advertisements